APTI Minta Menkeu Suahasil Nazara Lindungi Petani Dari Tekanan Cukai Dan Rokok Ilegal

Kebijakan Cukai Dinilai Berdampak hingga Tingkat Petani

Bagi petani, perubahan kondisi industri dapat berpengaruh terhadap jumlah bahan baku yang dibeli pabrikan. Ketika produksi rokok legal mengalami tekanan, penyerapan tembakau dalam negeri dikhawatirkan ikut menurun.

DPN APTI sebelumnya telah meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi petani dan industri dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2027. Pemerintah juga diminta tidak membebankan seluruh risiko produksi dan pasar kepada petani.

“Bagi petani, kebijakan cukai bukan hanya angka penerimaan negara. Cukai merupakan instrumen kebijakan yang dapat memengaruhi mata rantai pertembakauan, dari industri sampai petani yang menanam bahan bakunya,” kata Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Perlindungan Petani DPN APTI, Eko Puguh Prasetijo, dalam keterangannya pada Agustus 2026.

Selain kebijakan cukai, persoalan penyerapan hasil panen, transparansi penentuan mutu, potongan berat, jadwal pembelian, volume penyerapan, dan posisi tawar petani juga menjadi perhatian APTI pada musim panen 2026.

Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih aktif di sentra produksi. Kementerian Pertanian diharapkan memantau produksi, biaya usaha tani, mutu, pemasaran, dan perkembangan harga di tingkat petani.

Kementerian Perdagangan juga diminta mengawasi transaksi dan penimbangan di titik pembelian, sedangkan Kementerian Perindustrian diharapkan mendorong industri pengguna tembakau untuk menyampaikan kebutuhan, standar mutu, serta jadwal pembelian secara lebih terbuka.