“Selain itu kita juga sesalkan sikap DPRD TTU yang jumlah 30 orang namun tidak ambil sikap sedangkan kebijakan ini sudah dikeluarkan sejak 03 September 2022, sehingga satu minggu kedepan tidak ada kepastian dari DPRD kita akan kembali dan meminta untuk DPRD hadirkan Pemda TTU untuk RDP menyangkut keresahan masyarakat akibat dampak dari kenaikan BBM padahal kita punya otonomi daerah untuk mengatur daerah kita”, tambah ketua GMNI Kefamenanu tersebut.

Hal senada juga turut disampaikan Pricila Aquilla Bifel, bahwa Seharusnya DPRD sebagai penyerap aspirasi rakyat sudah melakukan pemantauan terhadap masyarakat akibat dari kenaikan BBM ini dan yang sangat disayangkan sikap DPRD yang tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga ketika aliansi melakukan aksi disitulah DPRD tidak mampu memberikan kepastian dengan alasan harus melakukan sidang paripurna untuk kemudian dibahas berkaitan dengan tuntutan yang dibawakan oleh Mahasiswa.

Mewakili DPRD TTU Yasintus Lape Naif yang menerima mahasiswa untuk melakukan audiensi menyatakan bahwa DPRD menyepakati tuntutan masa aksi dengan menolak kenaikan BBM bersubsidi namun akan dilalui dengan mekanisme di DPRD sehingga akan dibahas dalam sidang paripurna.
(Nana/NTT)