APTI menempatkan pemberantasan rokok ilegal sebagai salah satu bagian penting dalam perlindungan terhadap mata rantai pertembakauan. Peredaran produk ilegal tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan harga yang tidak seimbang bagi produsen yang memenuhi kewajiban cukai.
Karena tidak membayar cukai sebagaimana produk resmi, rokok ilegal dapat dijual dengan harga lebih rendah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus pasar industri legal dan pada akhirnya memengaruhi permintaan terhadap bahan baku petani.
Karena itu, APTI mengharapkan penindakan terhadap rokok ilegal dilakukan secara konsisten, bersamaan dengan penyusunan tarif cukai yang terukur. Pemerintah diminta mencari titik keseimbangan antara target penerimaan, agenda kesehatan, keberlangsungan usaha legal, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani.
Sebelumnya, APTI juga meminta pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk 2025 hingga 2027. Asosiasi tersebut menolak penyederhanaan lapisan tarif cukai yang dinilai dapat mempersempit ruang usaha produsen tertentu dan memperbesar tekanan terhadap rokok berbahan baku tembakau lokal.
Menunggu Arah Kebijakan Menkeu Suahasil Nazara
Sebagai Menteri Keuangan, Suahasil Nazara akan menghadapi tugas menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan kebijakan fiskal tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada sektor produktif dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada suatu mata rantai industri.
APTI berharap pengalaman Suahasil dalam mengelola kebijakan fiskal dapat menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap sektor hasil tembakau. Kebijakan cukai diharapkan disusun berdasarkan data mengenai kondisi industri legal, peredaran rokok ilegal, kemampuan konsumen, penyerapan bahan baku, serta keadaan petani di sentra produksi.
Hingga berita ini disusun, belum ditemukan pernyataan khusus Suahasil Nazara mengenai permintaan terbaru APTI tersebut. Arah tarif dan struktur cukai hasil tembakau untuk 2027 masih akan menjadi bagian penting dari pembahasan kebijakan fiskal pemerintah.
Bagi petani, kepastian kebijakan dibutuhkan agar hasil panen mendapatkan pasar dan harga yang layak. Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah menjaga penerimaan negara dan tujuan kesehatan tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap produk ilegal maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau.
