“Tentu proses di MU PBB harus diinisiasi oleh sebuah negara anggota PBB. Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang Presidensi G-20, dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia,” tuturnya.

Hikmahanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengutus Menlu untuk melakukan shuttle diplomacy. Menlu juga disebut perlu melakukan perbincangan dengan menlu di berbagai negara.

“Presiden Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomacy dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak, termasuk Presiden MU dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, menlu negara-negara Eropa Barat dan AS,”

“Menlu juga perlu melakukan pembicaraan dengan menlu berbagai negara di Asia Afrika, Eropa Timur hingga Amerika Latin. Bila saling serang yang terjadi di Ukraina dibiarkan terus, akan menjadi cikal bakal PD III,” imbuhnya.