London, MIMBARBANGSA.COM — Menteri Luar Negeri Inggris Edward Samuel Miliband menyatakan Israel semakin kehilangan teman dan sekutu internasional akibat kebijakannya di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Tepi Barat. Pernyataan itu disampaikan ketika London meningkatkan tekanan melalui sanksi dan pembatasan perdagangan terkait permukiman Israel.

Miliband menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan siniar Inggris, The Rest is Politics, Selasa (15/9/2026).

“Israel sedang kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu baru,” kata Miliband dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat telah memicu perhatian serta reaksi masyarakat di berbagai negara. Kondisi itu dinilai semakin mempersempit dukungan internasional terhadap pemerintah Israel.

Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan langkah baru yang menyasar aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut mencakup larangan impor barang dari permukiman yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.

London juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang disebut memfasilitasi perluasan permukiman, serta kelompok ekstremis Israel yang diduga mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Miliband menegaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan terhadap pendudukan dan aktivitas permukiman, bukan untuk mendelegitimasi keberadaan negara Israel.

Inggris Soroti Perluasan Permukiman E1

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Inggris adalah rencana perluasan permukiman E1 di Tepi Barat.

Proyek tersebut dinilai dapat memutus hubungan wilayah antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Apabila dilanjutkan, pembangunan negara Palestina yang memiliki wilayah berkesinambungan dikhawatirkan semakin sulit diwujudkan.

Rencana E1 telah lama dipandang sebagai garis merah oleh sejumlah negara karena dampaknya terhadap peluang penyelesaian konflik berdasarkan konsep dua negara.

Miliband menilai perkembangan di lapangan terus mengikis kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan berdaulat. Karena itu, Inggris menganggap pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menghentikan perluasan permukiman.

Langkah London juga dikaitkan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada 2024 mengenai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Putusan tersebut menyatakan keberadaan Israel di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional dan harus diakhiri.

Pemerintah Israel secara konsisten menolak berbagai tuduhan mengenai legalitas kebijakan dan permukimannya. Israel juga menyatakan bahwa persoalan wilayah seharusnya diselesaikan melalui perundingan langsung dengan Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar sebelumnya mengecam kebijakan dan pernyataan Miliband. Ia menuding Menlu Inggris menyebarkan tuduhan yang tidak benar serta mengambil kebijakan yang merugikan hubungan kedua negara.

Krisis Kemanusiaan Gaza Jadi Perhatian

Selain permukiman Tepi Barat, Miliband menyoroti kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Ia mengaku telah menerima laporan langsung dari sejumlah pihak, termasuk dokter yang pernah bekerja di wilayah tersebut.

Menlu Inggris itu menggambarkan keterangan mengenai keadaan warga sipil Gaza sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia juga mempertanyakan pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang membutuhkan.

Miliband menyatakan tidak ada alasan yang dapat membenarkan besarnya penderitaan warga sipil di Gaza. Dia juga menilai kondisi di lapangan belum mencerminkan gencatan senjata yang efektif karena korban jiwa masih terus berjatuhan.

Pernyataan mengenai jumlah korban merupakan klaim yang disampaikan Miliband. Data korban dalam konflik Gaza dapat berubah dan memerlukan pembaruan dari lembaga kemanusiaan serta otoritas terkait.

Israel berulang kali menyatakan operasi militernya ditujukan terhadap kelompok Hamas, bukan penduduk sipil Palestina. Pemerintah Israel juga menuding Hamas menggunakan fasilitas dan kawasan sipil untuk kepentingan militernya.

Di sisi lain, berbagai organisasi kemanusiaan internasional terus mendesak agar akses bantuan ke Gaza dibuka lebih luas. Mereka memperingatkan keterbatasan pangan, obat-obatan, air bersih, dan layanan kesehatan telah memperburuk kehidupan warga sipil.

Solusi Dua Negara Dinilai Kian Terancam

Miliband menegaskan Inggris tetap mendukung solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam skema tersebut, Israel dan Palestina diharapkan dapat hidup berdampingan dalam kondisi aman dan berdaulat.

Namun, perluasan permukiman, kekerasan terhadap warga Palestina, pengungsian penduduk, serta berlanjutnya konflik di Gaza dinilai semakin menjauhkan kemungkinan tercapainya solusi tersebut.

Inggris ingin mengirimkan pesan bahwa masyarakat internasional tidak akan berdiam diri ketika pendudukan dan perluasan permukiman terus berlangsung.

Sikap London menandai perubahan penting dalam hubungan Inggris dan Israel. Inggris selama ini merupakan salah satu mitra diplomatik Israel, tetapi tekanan politik dalam negeri dan kekhawatiran terhadap situasi kemanusiaan mendorong kebijakan yang lebih tegas.

Hubungan kedua negara semakin memanas setelah Israel merespons kebijakan sanksi Inggris dengan sejumlah tindakan diplomatik, termasuk penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan larangan masuk terhadap sejumlah warga negara Inggris.

Miliband tetap berpandangan tekanan internasional diperlukan untuk mempertahankan peluang perdamaian. Menurutnya, stabilitas jangka panjang di Timur Tengah tidak mungkin dicapai tanpa penyelesaian politik yang memberikan jaminan keamanan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Israel maupun Palestina.

Perkembangan hubungan Inggris-Israel berikutnya juga akan dipengaruhi dinamika politik domestik Israel menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Pemerintah Inggris berharap kebijakan sanksi dapat menghentikan dukungan terhadap kekerasan dan perluasan permukiman. Namun, efektivitas langkah itu akan bergantung pada dukungan negara lain serta tanggapan pemerintah Israel.