Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Angkutan Kereta Api merupakan istilah penting dalam hukum perkeretaapian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Angkutan Kereta Api serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Angkutan Kereta Api adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda kereta api sesuai jenis layanan dan ketentuan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, operasi, transaksi, pelayanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Angkutan Kereta Api.
Catatan penerapan — UU 23/2007 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU 6/2023.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Angkutan Kereta Api dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda kereta api sesuai jenis layanan dan ketentuan hukum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, izin, standar, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Angkutan Kereta Api.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Angkutan Kereta Api dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39896/uu-no-23-tahun-2007
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Angkutan Kereta Api beserta jawaban ringkasnya.
Angkutan Kereta Api pada pokoknya berarti kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda kereta api sesuai jenis layanan dan ketentuan hukum.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perkeretaapian terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Angkutan Kereta Api dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau peraturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami pihak, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban, standar, atau kewenangan yang relevan dalam Hukum Perkeretaapian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Angkutan Kereta Api? Sampaikan di sini.