Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan merupakan istilah penting dalam perundang-undangan. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah asas yang menghendaki peraturan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 13/2022 merupakan perubahan kedua atas UU 12/2011 dan menjadi rujukan penting untuk tahapan, asas, teknik, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat fakta yang menunjukkan asas yang menghendaki peraturan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022: https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan beserta jawaban ringkasnya.
Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan pada pokoknya berarti asas yang menghendaki peraturan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 5 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam konteks UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Pembentukan Peraturan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan? Sampaikan di sini.