KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Dewan Komisaris BUMN

Bisnis, Korporasi & Persaingan›BUMN & Tata Kelola

Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

1 ViewsHuruf D

Dewan Komisaris BUMN merupakan istilah penting dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi

Berikut pengertian Dewan Komisaris BUMN serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dewan Komisaris BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kepemilikan negara, organ BUMN, tata kelola, penugasan khusus, PMN, restrukturisasi, privatisasi, holding, Danantara, investasi, atau pengawasan. Makna, ruang lingkup, prosedur, dan akibat hukumnya harus dibaca berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, dokumen, serta fakta konkret.

Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dewan Komisaris BUMN.

UU 16/2025 merupakan perubahan keempat UU BUMN dan mengatur antara lain pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, saham Seri A Dwiwarna, larangan rangkap jabatan tertentu, serta pemeriksaan BPK.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, dibaca bersama PP Nomor 19 Tahun 2026 untuk tata kelola Danantara. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dewan Komisaris BUMN dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan atau sengketa terdapat persoalan mengenai Dewan Komisaris BUMN. Untuk menilai penerapannya dalam BUMN & Tata Kelola, perlu diperiksa kronologi, dokumen, kewenangan, bukti, status para pihak, dan ketentuan hukum terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum untuk perkara tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris BUMN dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi — UU 16/2025: https://peraturan.bpk.go.id/Details/330668/uu-no-16-tahun-2025

Sumber resmi — JDIH BUMN: https://jdih.bumn.go.id/

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Dewan Komisaris BUMN beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris BUMN?

QApa dasar hukum Dewan Komisaris BUMN?

Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, dibaca bersama PP Nomor 19 Tahun 2026 untuk tata kelola Danantara. Ketentuan spesifik ditentukan menurut konteks dan fakta.

QKapan Dewan Komisaris BUMN menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, atau proses hukum berkaitan dengan BUMN & Tata Kelola.

QApa yang perlu diperiksa terkait Dewan Komisaris BUMN?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, status para pihak, dan perubahan regulasi terbaru.

QApakah contoh Dewan Komisaris BUMN merupakan nasihat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf DIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

Daerah Bebas Penyakit Hewan›Daerah Hukum Pengadilan Negeri›Daerah Hukum Pengadilan Tinggi›Daerah Khusus bagi Guru›Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan›Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan›

Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →

Tags

Bisnis, Korporasi & PersainganBUMN & Tata KelolaDewan Komisaris BUMNHukum Indonesia

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Dewan Komisaris BUMN? Sampaikan di sini.