Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan istilah penting dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor identitas perpajakan yang digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Untuk penerapan pada perkara, administrasi, transaksi, layanan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Catatan penerapan — UU KUP berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. Entri menggunakan kerangka UU KUP dengan memperhatikan perubahan melalui UU 7/2021 serta penyesuaian peraturan perpajakan lain yang berlaku.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat fakta yang berkaitan dengan nomor identitas perpajakan yang digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Nomor Pokok Wajib Pajak.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021: https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak beserta jawaban ringkasnya.
Nomor Pokok Wajib Pajak pada pokoknya berarti nomor identitas perpajakan yang digunakan dalam administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan administrasi terkait dalam UU KUP — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak? Sampaikan di sini.