PERMENKUM Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
- 13 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
FORMAT RENCANA PROGRAM ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU
ORGANISASI.
1. Nama Organisasi Bantuan Hukum :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Organisasi Bantuan Hukum :
4. Tahun Berdiri Organisasi Bantuan Hukum :
5. Sumber Pendanaan
a. Hibah :
1) Sumber :
2) Jumlah :
b. Sumber Dana Lain
1) Sumber :
2) Jumlah :
c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Jumlah :
d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Jumlah :
6. Program/Kegiatan : Litigasi/Nonlitigasi (*)
a. Latar Belakang;
b. Penerima Manfaat;
c. Strategi pencapaian program;
1) Metode pelaksanaan; dan
2) Tahapan dan waktu pelaksanaan (dalam tabel)
d. Waktu pencapaian program;
e. Biaya yang diperlukan;
f. Rincian biaya (terlampir); dan
g. Matrik target program bantuan hukum (terlampir).
Penanggung Jawab,
(Nama Terang)
(*) coret yang tidak perlu
- 14 -
B. MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM
MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM
NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM
Target
No Program/Kegiatan Output Indikator Keterangan
Tahun.... Tahun.... Tahun....
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS