PORTAL REGULASIPERMENPAR
PERMENPAR Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 313
☰Daftar Isi Regulasi313 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
1Nomor
2025Tahun Terbit
313Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 313
2%
TEKS RESMI
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 , Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber
daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan
infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta
pengembangan penyelenggara kegiatan ( events );
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang sumber daya da n kelembagaan, pengembangan
destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi,
pemasaran, serta pengembangan penyelenggara
kegiatan ( events );
c. penyusunan rencana induk pembangunan
kepariwisataan nasional;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian;
f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
BAB III
ORGANISASI
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PariwisataDisebut dalam Pasal 6
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,…
WisataDisebut dalam Pasal 6Wisata adalah istilah dalam hukum kepariwisataan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau…
AnakDisebut dalam Pasal 6Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 6Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KepariwisataanDisebut dalam Pasal 6Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan…
Pembangunan KepariwisataanDisebut dalam Pasal 6Pembangunan Kepariwisataan adalah istilah dalam hukum kepariwisataan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…
PenetapanDisebut dalam Pasal 6Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PengembangDisebut dalam Pasal 6Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045