PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 79 Tahun 2025
Tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 4
☰Daftar Isi Regulasi4 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
79Nomor
2025Tahun Terbit
4Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 4
25%
TEKS RESMI
Pasal 1
Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2025 merupalan bagian dari dokumen sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah
dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun
2024 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTerkait Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang…
Belanja NegaraTerkait Pasal 1Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan…
Peraturan PresidenTerkait Pasal 1Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…
Undang-UndangTerkait Pasal 1Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 1Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045