Evaluasi Program Kepemudaan: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh |…

Pengertian Singkat

Evaluasi Program Kepemudaan merupakan istilah penting dalam hukum kepemudaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Evaluasi Program Kepemudaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Evaluasi Program Kepemudaan adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepemudaan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, penyadaran, pemberdayaan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, organisasi pemuda, sarana, data, atau evaluasi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, standar atau tata kelola yang relevan, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Evaluasi Program Kepemudaan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 40/2009 berstatus berlaku. PP 41/2011 menjadi aturan pelaksanaan penting untuk kewirausahaan, kepeloporan, serta prasarana dan sarana kepemudaan.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Evaluasi Program Kepemudaan.

01

UU 40/2009 berstatus berlaku. PP 41/2011 menjadi aturan pelaksanaan penting untuk kewirausahaan, kepeloporan, serta prasarana dan sarana kepemudaan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Evaluasi Program Kepemudaan dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, penyelenggaraan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Evaluasi Program Kepemudaan. Untuk menilai penerapannya dalam Kepemudaan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar yang digunakan, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.