Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Ganti rugi adalah kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan penggantian kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan dasar hukum dan keadaan perkara.
Berikut pengertian Ganti Rugi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Ganti rugi adalah bentuk penggantian atau pemulihan atas kerugian yang diderita seseorang atau pihak tertentu karena perbuatan, kelalaian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tindakan lain yang berdasarkan hukum menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.
Dalam hukum acara pidana, Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan pengertian yang lebih khusus. Ganti Rugi merupakan hak seseorang untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutan berupa sejumlah uang karena mengalami tindakan tertentu tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang.
Ganti Rugi dalam konteks KUHAP dapat berkaitan dengan keadaan ketika seseorang:
Ditangkap tanpa alasan yang sah;
Ditahan tanpa alasan yang sah;
Dituntut tanpa alasan yang sah;
Diadili tanpa alasan yang sah;
Dikenai tindakan lain tanpa dasar yang sah;
Mengalami kekeliruan mengenai orangnya; atau
Mengalami kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
Dalam hukum perdata, ganti rugi mempunyai cakupan yang berbeda. Ganti rugi dapat muncul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau wanprestasi, maupun akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.
Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan berkaitan dengan:
Biaya;
Kerugian yang telah diderita; dan
Keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Dalam praktik peradilan perdata, kerugian juga lazim dibedakan menjadi:
Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang; dan
Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak selalu dapat dihitung secara matematis, seperti penderitaan atau kerugian nonmateri tertentu.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Ganti Rugi.
Pasal ini memberikan definisi resmi Ganti Rugi dalam KUHAP Nasional. Ganti Rugi merupakan hak seseorang untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutan berupa sejumlah uang karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
Pasal 173 mengatur hak Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk menuntut Ganti Rugi karena mengalami tindakan penegakan hukum tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang maupun hukum yang diterapkan. Dalam keadaan tertentu, tuntutan tersebut diperiksa melalui mekanisme Praperadilan.
Pasal ini mengatur bentuk putusan mengenai pemberian Ganti Rugi. Putusan pemberian Ganti Rugi dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat alasan dan pertimbangan pengadilan.
Pembayaran Ganti Rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi. Pembayaran tersebut diberikan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh lembaga yang mengelola dana tersebut.
Pasal 1243 merupakan salah satu dasar ganti kerugian akibat wanprestasi. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diwajibkan apabila debitur yang telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi perikatannya atau melaksanakan kewajibannya melampaui waktu yang telah ditentukan.
Pasal 1246 mengatur cakupan biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian yang telah diderita serta keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, dengan memperhatikan pembatasan yang ditentukan undang-undang.
Pasal 1365 menjadi dasar pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum. Seseorang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Dalam praktik peradilan, unsur-unsurnya mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab akibat.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ganti Rugi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Seseorang ditangkap karena diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata aparat telah keliru mengidentifikasi orang dan orang tersebut bukan pelaku yang sebenarnya.
Apabila penangkapan atau penahanan tersebut memenuhi ketentuan mengenai kekeliruan mengenai orang sebagaimana diatur dalam KUHAP, orang yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan Ganti Rugi melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang.
Dalam konteks yang berbeda, apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan suatu perjanjian dan kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan hukum perdata sepanjang unsur dan persyaratannya terpenuhi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Ganti Rugi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Ganti Rugi beserta jawaban ringkasnya.
Ganti rugi adalah bentuk pemenuhan atau penggantian atas kerugian yang dialami seseorang atau pihak tertentu berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam KUHAP Nasional, Ganti Rugi secara khusus merupakan hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sah atau karena kekeliruan mengenai orang maupun hukum yang diterapkan.
Pasal 173 KUHAP Nasional memberikan hak kepada Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk menuntut Ganti Rugi dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Dalam keadaan tertentu, tuntutan juga dapat diajukan oleh ahli waris.
Tidak.
Dalam hukum perdata, ganti rugi juga dapat dituntut antara lain akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan mengenai perikatan atau akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Dalam KUHAP Nasional, Ganti Rugi terutama berkaitan dengan kerugian akibat tindakan proses hukum yang tidak sah atau kekeliruan mengenai orang maupun hukum yang diterapkan.
Restitusi adalah pembayaran yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
Pasal 175 UU Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa pembayaran Ganti Rugi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
