KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Rekomendasi Ombudsman

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Ombudsman Republik Indonesia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf R

Rekomendasi Ombudsman merupakan istilah penting dalam hukum administrasi. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Rekomendasi Ombudsman merupakan istilah penting dalam hukum administrasi. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Rekomendasi Ombudsman serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi Ombudsman adalah kesimpulan, pendapat, dan saran Ombudsman yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan laporan atau kajian mengenai maladministrasi.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Rekomendasi Ombudsman harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan rekomendasi — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Rekomendasi Ombudsman dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: JDIH BPK mencatat UU 37/2008 berstatus berlaku; penerapan beberapa ketentuan juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Rekomendasi Ombudsman.

Pasal 1 dan ketentuan rekomendasi — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Rekomendasi Ombudsman dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

JDIH BPK mencatat UU 37/2008 berstatus berlaku; penerapan beberapa ketentuan juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Rekomendasi Ombudsman dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan kesimpulan, pendapat, dan saran Ombudsman yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan laporan atau kajian mengenai maladministrasi. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Rekomendasi Ombudsman.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.