Rujukan Hukum
Rujukan utama adalah UU 3/2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta UU 20/2025 tentang KUHAP. UU 3/2026 berlaku sejak 20 Mei 2026 dan mencabut UU 13/2006 sebagaimana diubah dengan UU 31/2014.
R
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Restitusi
Acara & Peradilan›Keadilan Restoratif & Hak Korban
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Restitusi merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Restitusi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
ganti kerugian kepada korban atau pihak yang berhak yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab melalui mekanisme yang ditentukan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Restitusi.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Restitusi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Restitusi. Untuk menilai apakah istilah Restitusi tepat digunakan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks Keadilan Restoratif & Hak Korban. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Restitusi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 3/2026: https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942
Sumber resmi — UU 20/2025: https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Restitusi beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Restitusi?
A
ganti kerugian kepada korban atau pihak yang berhak yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab melalui mekanisme yang ditentukan hukum.
QApa dasar hukum Restitusi?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks, fakta, dan perkembangan hukum yang berlaku.
QApakah Restitusi selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat bergantung pada bidang hukum, jenis perkara, hubungan para pihak, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Restitusi?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Restitusi dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, hukum yang berlaku, dan bila diperlukan pendampingan profesional.
Jelajahi Huruf RIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriAcara & Peradilan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Restitusi? Sampaikan di sini.