Pasal 1 dan ketentuan Kelautan terkait — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan status — UU 32/2014 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023.
R
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Riset Kelautan
Lingkungan, SDA & Energi›Kelautan
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Riset Kelautan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Riset Kelautan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kelautan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah laut, sumber daya kelautan, pembangunan dan pengelolaan kelautan, ruang laut, lingkungan laut, jasa kelautan, teknologi, keamanan, keselamatan, data, dan kelembagaan.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Riset Kelautan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Riset Kelautan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berhubungan dengan riset kelautan. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Riset Kelautan.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Riset Kelautan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Riset Kelautan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Riset Kelautan?
A
Riset Kelautan pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum kelautan yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Riset Kelautan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Kelautan terkait — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Riset Kelautan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
QMengapa Riset Kelautan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami wilayah laut, sumber daya kelautan, pembangunan dan pengelolaan kelautan, ruang laut, lingkungan laut, jasa kelautan, teknologi, keamanan, keselamatan, data, dan kelembagaan yang relevan dalam Hukum Kelautan.
QBagaimana menerapkan pengertian Riset Kelautan pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf RIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriLingkungan, SDA & Energi →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Riset Kelautan? Sampaikan di sini.