Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Zoonosis merupakan istilah penting dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Zoonosis serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Zoonosis adalah istilah dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan yang menjelaskan hewan, ternak, benih, bibit, produk hewan, usaha peternakan, kesehatan hewan, veteriner, zoonosis, obat hewan, kesejahteraan hewan, sertifikasi, atau pengawasan yang berkaitan dengan zoonosis.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Zoonosis.
Catatan penerapan — UU 18/2009 berstatus berlaku dan telah diubah dengan UU 41/2014 serta UU 6/2023. Beberapa ketentuannya juga dipengaruhi Putusan MK, termasuk Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011 dan Nomor 137/PUU-VII/2009.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Zoonosis dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan zoonosis. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Zoonosis.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Zoonosis dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Zoonosis beserta jawaban ringkasnya.
Zoonosis pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan yang berkaitan dengan zoonosis.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Zoonosis dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami hewan, ternak, benih, bibit, produk hewan, usaha peternakan, kesehatan hewan, veteriner, zoonosis, obat hewan, kesejahteraan hewan, sertifikasi, atau pengawasan yang relevan dalam Hukum Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Zoonosis? Sampaikan di sini.