(1) Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi
Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan,
Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
dihentikan apabila Kelompok Pakar Strategis dan
Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan
Pertahanan Nasional:
a. berhenti; dan/ atau
b. diberhentikan,
dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan,
Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
yang berhenti dan/ atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan hak pensiun
dan pesangon.
orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…
TahananDisebut dalam Pasal 10Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…
IkanDisebut dalam Pasal 10Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PeraturanDisebut dalam Pasal 10Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 10Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
PesangonDisebut dalam Pasal 10Pesangon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 10Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
