UU Nomor 16 Tahun 2025
Metadata regulasi sudah terbaca. Isi lengkap akan dipetakan melalui Migration Center.
Istilah Terkait
Anak Perusahaan BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…
Aset Kelolaan DanantaraDasar hukum merujuk regulasi iniAset Kelolaan Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…
Badan Pelaksana DanantaraDasar hukum merujuk regulasi iniBadan Pelaksana Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik NegaraDasar hukum merujuk regulasi iniBadan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi…
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata NusantaraDasar hukum merujuk regulasi iniBadan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi…
Danantara IndonesiaDasar hukum merujuk regulasi iniDanantara Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan aspek…
Dewan Komisaris BUMNDasar hukum merujuk regulasi iniDewan Komisaris BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…
Dewan Pengawas DanantaraDasar hukum merujuk regulasi iniDewan Pengawas Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…
Bagikan Regulasi Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045
