PORTAL REGULASIUU

UU No. 16 Tahun 2025

Tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

● Berlaku ◆ Sumber Resmi
16Nomor
2025Tahun Terbit
—Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
NASKAH REGULASI

UU Nomor 16 Tahun 2025

Diperbarui 21 September 2026
Naskah belum tersedia di V3.

Metadata regulasi sudah terbaca. Isi lengkap akan dipetakan melalui Migration Center.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Anak Perusahaan BUMNDasar hukum merujuk regulasi ini

Anak Perusahaan BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…

Aset Kelolaan DanantaraDasar hukum merujuk regulasi ini

Aset Kelolaan Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…

Badan Pelaksana DanantaraDasar hukum merujuk regulasi ini

Badan Pelaksana Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik NegaraDasar hukum merujuk regulasi ini

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi…

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata NusantaraDasar hukum merujuk regulasi ini

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi…

Danantara IndonesiaDasar hukum merujuk regulasi ini

Danantara Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan aspek…

Dewan Komisaris BUMNDasar hukum merujuk regulasi ini

Dewan Komisaris BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…

Dewan Pengawas DanantaraDasar hukum merujuk regulasi ini

Dewan Pengawas Danantara adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan…

SHARE

Bagikan Regulasi Ini

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045
Exit mobile version