PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian upah minimum harus bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Pemerintah Belum Tetapkan Formula Final Upah 2027
Di sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan formulasi kenaikan upah minimum 2027 masih menunggu hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pemerintah dan DPR masih membahas regulasi tersebut dan membuka ruang bagi aspirasi pekerja maupun kalangan industri.
Menurut Yassierli, hasil RUU tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam melihat formula penghitungan upah minimum dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
Dengan demikian, usulan 7,5 hingga 9,5 persen yang disampaikan KSPI dan Partai Buruh belum dapat diperlakukan sebagai besaran kenaikan resmi upah minimum 2027.
Posisi ini penting karena penetapan upah minimum melibatkan proses kelembagaan melalui Dewan Pengupahan dan pemerintah daerah serta harus mengikuti kerangka peraturan yang berlaku pada saat keputusan ditetapkan.
Pembahasan upah 2027 diperkirakan menjadi perhatian pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjelang periode penetapan upah minimum. Bagi pekerja, perubahan upah berkaitan dengan daya beli dan pemenuhan kebutuhan hidup. Di sisi perusahaan, biaya tenaga kerja dan kondisi usaha juga menjadi unsur yang diperhitungkan dalam sistem pengupahan.
Karena itu, angka 7,5 hingga 9,5 persen saat ini merupakan usulan dari KSPI dan Partai Buruh. Keputusan akhir mengenai formula maupun besaran UMP dan UMK 2027 akan bergantung pada proses pembahasan regulasi dan mekanisme penetapan upah yang berlaku.
