Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut secara khusus membahas pasokan bahan bakar minyak, ketahanan energi, transisi energi, energi baru terbarukan, subsidi, pembangkit listrik, atau isu strategis lainnya.
Kehadiran sejumlah menteri memperlihatkan bahwa pengelolaan energi tidak hanya berkaitan dengan Kementerian ESDM. Kebijakan energi juga berhubungan dengan transportasi, industri, pertanian, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan kemampuan fiskal negara.
Meski demikian, keterkaitan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan agenda sidang sebelum pemerintah menyampaikan hasil pertemuan.
Masyarakat masih menunggu penjelasan Istana atau Ketua Harian DEN mengenai keputusan dan arahan Presiden yang dihasilkan dalam sidang tersebut.
Prabowo Ketua Dewan Energi Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Wakil Presiden bertindak sebagai wakil ketua, sedangkan Menteri ESDM menjadi ketua harian.
DEN memiliki tugas merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Lembaga tersebut juga bertugas menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, menentukan langkah penanggulangan kondisi krisis serta darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.
Peran tersebut menempatkan DEN sebagai forum strategis dalam mengoordinasikan kebijakan energi nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Keanggotaan DEN terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Unsur pemangku kepentingan dapat berasal dari kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, dan konsumen energi.
