Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengikuti sidang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin yang dipimpin Presiden sebanyak dua kali dalam satu tahun.
Sejumlah menteri yang menjadi bagian dari DEN mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.28 WIB.
Mereka antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Selain itu, hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Sidang juga diikuti anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, akademisi, utusan masyarakat, dan sejumlah pejabat terkait.
Bahlil mengatakan sidang tersebut merupakan agenda rutin DEN. Namun, ia belum mengungkapkan secara terperinci materi yang akan dibahas bersama Presiden.
“Ini menjadi agenda rutin. Karena dalam setahun ada dua kali sidang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dalam DEN,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Bahlil, rapat DEN di luar dua sidang yang dipimpin Presiden dilaksanakan di bawah kepemimpinannya sebagai ketua harian.
Agenda Rinci Belum Diumumkan
Hingga sebelum sidang dimulai, pemerintah belum menyampaikan keterangan resmi mengenai topik utama yang dibahas.
Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut secara khusus membahas pasokan bahan bakar minyak, ketahanan energi, transisi energi, energi baru terbarukan, subsidi, pembangkit listrik, atau isu strategis lainnya.
Kehadiran sejumlah menteri memperlihatkan bahwa pengelolaan energi tidak hanya berkaitan dengan Kementerian ESDM. Kebijakan energi juga berhubungan dengan transportasi, industri, pertanian, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan kemampuan fiskal negara.
Meski demikian, keterkaitan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan agenda sidang sebelum pemerintah menyampaikan hasil pertemuan.
Masyarakat masih menunggu penjelasan Istana atau Ketua Harian DEN mengenai keputusan dan arahan Presiden yang dihasilkan dalam sidang tersebut.
Prabowo Ketua Dewan Energi Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Wakil Presiden bertindak sebagai wakil ketua, sedangkan Menteri ESDM menjadi ketua harian.
DEN memiliki tugas merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Lembaga tersebut juga bertugas menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, menentukan langkah penanggulangan kondisi krisis serta darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.
Peran tersebut menempatkan DEN sebagai forum strategis dalam mengoordinasikan kebijakan energi nasional yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Keanggotaan DEN terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Unsur pemangku kepentingan dapat berasal dari kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, dan konsumen energi.
Presiden Prabowo melantik keanggotaan DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Istana Negara pada 28 Januari 2026. Pelantikan itu menjadi awal periode kerja baru lembaga tersebut dalam mengawal kebijakan energi nasional.
Ketahanan Energi Menjadi Agenda Strategis
Energi merupakan salah satu sektor yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ketersediaan bahan bakar, listrik, serta sumber energi bagi industri dan transportasi ikut menentukan stabilitas harga serta daya saing nasional.
Pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan.
Di sisi lain, perubahan sistem energi memerlukan investasi besar, kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, teknologi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Kebijakan subsidi juga menjadi salah satu bagian penting dalam tata kelola energi. Pemerintah perlu memastikan subsidi diberikan kepada kelompok yang berhak tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebutuhan industri, dan komitmen pengurangan emisi.
DEN berperan menyatukan berbagai kepentingan tersebut dalam kebijakan nasional yang terkoordinasi. Rekomendasi lembaga itu dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sektor energi.
Menunggu Hasil Sidang DEN
Sidang yang dipimpin Presiden menjadi forum bagi anggota DEN untuk menyampaikan evaluasi, persoalan, dan usulan kebijakan kepada kepala negara.
Kehadiran Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga penting karena pelaksanaan sejumlah program energi memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan fiskal. Sementara keterlibatan Bappenas dibutuhkan untuk menyelaraskan kebijakan energi dengan rencana pembangunan nasional.
Menteri Perhubungan memiliki kepentingan terhadap penyediaan bahan bakar dan pengembangan transportasi rendah emisi. Menteri Perindustrian berkaitan dengan pasokan energi untuk dunia usaha dan hilirisasi, sedangkan Menteri Pertanian memiliki kepentingan terhadap kebutuhan energi sektor produksi pangan.
Aspek lingkungan menjadi perhatian karena pengembangan energi, termasuk kegiatan pertambangan dan pembangunan pembangkit, dapat menimbulkan dampak ekologis yang perlu dikendalikan.
Namun, seluruh isu tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup kerja DEN dan belum dapat dipastikan menjadi materi sidang Kamis sebelum terdapat keterangan resmi pemerintah.
Hasil pertemuan diharapkan memberikan arah yang lebih jelas mengenai kebijakan energi nasional, termasuk langkah menjaga pasokan, mengurangi ketergantungan impor, dan memastikan energi tersedia dengan harga terjangkau.
Istana maupun DEN belum mengumumkan keputusan yang dihasilkan dari sidang tersebut. Penjelasan resmi diperlukan untuk mengetahui arahan Presiden serta tindak lanjut yang akan dijalankan kementerian dan lembaga terkait.
