Dalam KUHP Nasional, prinsip tersebut harus dibaca bersama pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan mengenai perubahan peraturan pidana.

Dasar Hukum

Dasar hukum utama pembahasan ini adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat; serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun untuk kepentingan informasi dan edukasi hukum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu terjadinya perbuatan, alat bukti, perubahan regulasi, serta keadaan konkret setiap perkara.