JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2026. Dalam pemaparannya, APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun, sementara pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun.
Defisit tersebut setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski berada dalam posisi defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp154 triliun.
Suahasil menyampaikan perkembangan APBN tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut Suahasil, perjalanan APBN hingga akhir Agustus 2026 masih relatif sesuai dengan jalur yang direncanakan pemerintah.
Pernyataan tersebut didasarkan pada perkembangan penerimaan negara, realisasi belanja, posisi defisit, keseimbangan primer, serta pembiayaan APBN selama delapan bulan pertama 2026.
Pendapatan Negara Tembus Rp2.055,6 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun.
Realisasi tersebut setara sekitar 65,2 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan negara tercatat tumbuh sekitar 25,4 persen.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri antara lain atas penerimaan pajak sebesar Rp1.409 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp210,2 triliun.
Penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2026 tercatat tumbuh sekitar 24,1 persen secara tahunan.
Realisasi Rp1.409 triliun tersebut mencapai sekitar 59,8 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat tumbuh sekitar 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Realisasi PNBP hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp435,1 triliun. Kementerian Keuangan mencatat angka tersebut meningkat sekitar 41,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Belanja Negara Capai Rp2.295,7 Triliun
Di sisi pengeluaran, Suahasil memaparkan realisasi belanja negara hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun.
Angka tersebut setara sekitar 59,7 persen dari pagu belanja dalam APBN 2026 dan tumbuh sekitar 17,1 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun atau sekitar 56,9 persen dari pagu Rp3.149,7 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meningkat sekitar 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp912,4 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp879,1 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat tumbuh sekitar 33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk menjalankan berbagai program pelayanan publik, perlindungan sosial, program prioritas pemerintah, serta kegiatan yang mendukung aktivitas ekonomi nasional.
APBN Defisit Rp240,1 Triliun
Dengan pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun dan belanja mencapai Rp2.295,7 triliun, APBN hingga akhir Agustus 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun.
Nilai defisit tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap PDB.
Pada saat yang sama, keseimbangan primer tercatat masih surplus sebesar Rp154 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Posisi tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat kondisi fiskal dan perkembangan pelaksanaan APBN selama tahun berjalan.
Pembiayaan Utang Neto Rp506 Triliun
Dalam pelaksanaan APBN hingga Agustus 2026, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun.
Jumlah tersebut setara sekitar 60,8 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Pembiayaan melalui Surat Berharga Negara tercatat mencapai Rp527,4 triliun atau sekitar 66 persen dari target sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat berada pada posisi negatif Rp21,4 triliun.
Pemerintah menyatakan pengelolaan pembiayaan APBN tetap dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara, perkembangan pasar keuangan, biaya pembiayaan, serta risiko fiskal.
Suahasil dan jajaran Kementerian Keuangan juga terus mencermati perkembangan perekonomian global yang berpotensi memengaruhi ekonomi domestik dan pasar keuangan nasional.
APBN tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung program pemerintah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Realisasi hingga 31 Agustus 2026 masih merupakan posisi sementara. Angka pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan masih akan berkembang hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
