Dalam kebijakan tersebut, kegiatan koperasi dapat mencakup penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, pergudangan, dan logistik dengan menyesuaikan karakteristik serta potensi ekonomi lokal.

Pemerintah juga menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk memperpendek rantai pasok. Dalam rapat terbatas pada Mei 2025, pemerintah menyatakan KDKMP diharapkan menyalurkan sejumlah kebutuhan masyarakat dan membantu mengurangi ketergantungan pada perantara yang terlalu panjang.

Pada Juli 2026, pemerintah kembali menegaskan penguatan KDKMP sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa yang diintegrasikan dengan BUMDes dan pengembangan desa berbasis potensi lokal.

Integrasi tersebut dimaksudkan agar koperasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kegiatan produksi, perdagangan, layanan dasar, dan potensi usaha yang sudah berkembang di desa.

Dalam desain pemerintah, koperasi juga diarahkan menjadi titik pelayanan ekonomi yang lebih lengkap. Selain perdagangan kebutuhan pokok, unit usaha dapat mencakup layanan simpan pinjam, apotek, gudang, ruang pendingin, dan logistik.

Pemerintah menyatakan susunan layanan itu perlu menyesuaikan kondisi serta kebutuhan setiap desa atau kelurahan, sehingga bentuk operasional KDKMP tidak harus seragam di seluruh daerah.

Model tersebut juga menempatkan koperasi sebagai calon pembeli hasil produksi lokal. Dalam pidato Agustus 2026, Prabowo mengatakan koperasi yang telah beroperasi optimal diharapkan dapat menjadi offtaker hasil pertanian dan perikanan setempat.

Jika fungsi ini berjalan, koperasi bukan hanya menjadi tempat penjualan barang kepada warga, tetapi juga saluran pemasaran bagi produk masyarakat desa.