Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Berikut pengertian Abolisi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Akibat hukum utama abolisi adalah ditiadakannya penuntutan, bukan sekadar pengurangan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.
Karakter utama abolisi meliputi:
Diberikan oleh Presiden;
Berkaitan dengan proses penuntutan pidana;
Mengakibatkan penuntutan terhadap penerima abolisi ditiadakan;
Diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan keputusan Presiden;
Dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
Berbeda akibat hukumnya dari amnesti, grasi, dan rehabilitasi.
Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 secara tegas membedakan akibat hukum amnesti dan abolisi. Amnesti menghapuskan akibat hukum pidana, sedangkan abolisi meniadakan penuntutan.
Dengan demikian, abolisi terutama berhubungan dengan keberlangsungan penuntutan pidana, bukan dengan pengurangan lamanya pidana yang telah dijatuhkan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Abolisi.
Pasal 14 ayat (2) merupakan dasar konstitusional utama pemberian abolisi di Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 merupakan peraturan khusus yang mengatur amnesti dan abolisi. JDIH BPK mencatat peraturan tersebut mulai berlaku pada 31 Desember 1954 dan hingga kini berstatus berlaku. Namun, ketentuan yang berasal dari sistem ketatanegaraan tahun 1954 harus dibaca bersama dengan UUD 1945 yang berlaku sekarang, khususnya Pasal 14 ayat (2).
Pasal 1 memberikan dasar bagi Presiden, atas kepentingan negara, untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Naskah asli pasal tersebut masih menggunakan mekanisme ketatanegaraan lama yang menyebut nasihat tertulis Mahkamah Agung. Dalam sistem konstitusi sekarang, dasar konstitusional yang harus diperhatikan adalah Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yaitu pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi.
Pasal 4 mengatur secara langsung akibat hukum abolisi. Ketentuan tersebut membedakan: Amnesti, yang menghapuskan akibat hukum pidana; dan Abolisi, yang meniadakan penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi. Pasal ini menjadi dasar penting untuk memahami perbedaan abolisi dan amnesti.
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025. Pada 30 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Dalam informasi resmi mengenai perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan abolisi sebagai penghentian proses peradilan terhadap seseorang dan menegaskan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam menggunakan kewenangan tersebut.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Abolisi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Seseorang sedang menghadapi proses penuntutan dalam suatu perkara pidana.
Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara, muncul pertimbangan untuk memberikan abolisi kepada orang tersebut.
Presiden kemudian menjalankan mekanisme konstitusional dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Apabila abolisi diberikan secara sah kepada orang tersebut, penuntutan terhadapnya ditiadakan sesuai dengan keputusan Presiden dan ketentuan hukum yang berlaku.
Abolisi dalam contoh tersebut tidak berarti bahwa pengadilan mengubah putusan pidana, melainkan berkaitan dengan ditiadakannya penuntutan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Abolisi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Abolisi beserta jawaban ringkasnya.
Abolisi adalah tindakan Presiden yang mengakibatkan penuntutan pidana terhadap orang tertentu ditiadakan.
Dalam memberikan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden Republik Indonesia berwenang memberikan abolisi.
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Akibat hukumnya adalah penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi ditiadakan.
Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
Perbedaan utamanya terletak pada akibat hukumnya.
Abolisi meniadakan penuntutan, sedangkan amnesti menghapuskan akibat hukum pidana terhadap penerimanya.
Ya. JDIH BPK saat ini mencatat UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi berstatus berlaku.
Namun, ketentuan di dalamnya yang berasal dari tata negara tahun 1954 harus dibaca bersama dengan ketentuan UUD 1945 yang berlaku sekarang, terutama Pasal 14 ayat (2) mengenai pertimbangan DPR.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Abolisi? Sampaikan di sini.