Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Kartu Indonesia Pintar merupakan istilah yang sering dijumpai dalam aktivitas hukum, layanan, transaksi, atau kehidupan sehari-hari. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Kartu Indonesia Pintar serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kartu Indonesia Pintar adalah istilah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, sekolah, pembiayaan, ijazah, akreditasi, bantuan pendidikan, perpindahan, atau perlindungan di satuan pendidikan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kartu Indonesia Pintar.
Rujukan utama: UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksana dan putusan yang relevan. Penerapan konkret harus memperhatikan aturan pelaksana, perubahan peraturan, putusan yang relevan, dan fakta kasus.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kartu Indonesia Pintar dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan sehari-hari terdapat fakta yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar. Untuk menilai hak, kewajiban, atau akibat hukumnya, perlu diperiksa dokumen, bukti, persetujuan para pihak, kronologi, dan aturan dalam Pendidikan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Kartu Indonesia Pintar dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Kartu Indonesia Pintar beserta jawaban ringkasnya.
Kartu Indonesia Pintar adalah istilah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, sekolah, pembiayaan, ijazah, akreditasi, bantuan pendidikan, perpindahan, atau perlindungan di satuan pendidikan.
Rujukan utama entri ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksana dan putusan yang relevan. Aturan teknis dan perubahan terbaru tetap perlu diperiksa sesuai konteks.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, dokumen, transaksi, layanan, atau hubungan para pihak berkaitan langsung dengan Pendidikan.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, identitas pihak, persetujuan, tenggat waktu, dan aturan sektoral yang relevan.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata harus dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kartu Indonesia Pintar? Sampaikan di sini.