Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pacta Sunt Servanda merupakan istilah penting dalam asas dan adagium hukum. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
Berikut pengertian Pacta Sunt Servanda serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pacta Sunt Servanda merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas asas, adagium, dan metode penalaran hukum yang digunakan untuk membaca, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.
Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pacta Sunt Servanda.
Rujukan kontekstual resmi — UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pacta Sunt Servanda dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Pacta Sunt Servanda. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pacta Sunt Servanda dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi/primer kontekstual — UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pacta Sunt Servanda beserta jawaban ringkasnya.
Pacta Sunt Servanda adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam asas dan adagium hukum sesuai konteks hukum yang relevan.
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
Istilah ini membantu menganalisis asas, adagium, dan metode penalaran hukum yang digunakan untuk membaca, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum secara lebih tepat.
Cocokkan konsep dengan fakta, norma yang berlaku, dan putusan atau sumber primer yang relevan. Entri Kamus Hukum bukan pengganti nasihat hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pacta Sunt Servanda? Sampaikan di sini.