KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

QRIS

Bisnis, Korporasi & Persaingan›E-Commerce & Perlindungan Konsumen

Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

2 ViewsHuruf Q

QRIS merupakan istilah yang sering dijumpai dalam aktivitas hukum, transaksi, layanan, atau kehidupan sehari-hari. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi

Berikut pengertian QRIS serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

QRIS adalah sarana atau proses pembayaran elektronik dalam transaksi yang tunduk pada aturan sistem pembayaran, transaksi elektronik, dan pelindungan konsumen.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan QRIS.

Ketentuan transaksi elektronik, informasi pelaku usaha, pelindungan konsumen, pembayaran, pengiriman, pembatalan, retur, dan ganti rugi yang relevan

Rujukan utama: UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan UU ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Istilah praktik tidak selalu didefinisikan verbatim dalam satu pasal; penerapan konkret harus memperhatikan aturan pelaksana, perubahan peraturan, dan fakta kasus.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan QRIS dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan sehari-hari terdapat fakta yang berkaitan dengan QRIS. Untuk menilai hak, kewajiban, atau akibat hukumnya, perlu diperiksa dokumen, bukti, persetujuan para pihak, kronologi, dan aturan dalam E-Commerce & Perlindungan Konsumen. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan QRIS dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019

Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai QRIS beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan QRIS?

QRIS adalah sarana atau proses pembayaran elektronik dalam transaksi yang tunduk pada aturan sistem pembayaran, transaksi elektronik, dan pelindungan konsumen.

QApa dasar hukum QRIS?

Rujukan utama entri ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan UU ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aturan teknis dan perubahan terbaru tetap perlu diperiksa sesuai konteks.

QKapan QRIS biasanya menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, dokumen, transaksi, layanan, atau hubungan para pihak berkaitan langsung dengan E-Commerce & Perlindungan Konsumen.

QApa yang perlu diperiksa dalam masalah QRIS?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, identitas pihak, persetujuan, tenggat waktu, dan aturan sektoral yang relevan.

QApakah contoh QRIS dalam Kamus Hukum merupakan pendapat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata harus dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf QIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

Qardh dalam Asuransi Syariah›

Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →

Tags

Bisnis, Korporasi & PersainganE-Commerce & Perlindungan KonsumenHukum IndonesiaQRIS

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai QRIS? Sampaikan di sini.