Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Vague Norm merupakan istilah penting dalam legislasi, interpretasi, dan praktik hukum. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
Berikut pengertian Vague Norm serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Vague Norm merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas penyusunan dokumen hukum, pembentukan regulasi, evaluasi regulasi, klausul peralihan, delegasi kewenangan, norma terbuka, dan metode interpretasi hukum. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.
Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Vague Norm.
Rujukan kontekstual resmi — UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 13/2022. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Vague Norm dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Vague Norm. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Vague Norm dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi/primer kontekstual — UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 13/2022: https://peraturan.bpk.go.id/
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Vague Norm beserta jawaban ringkasnya.
Vague Norm adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam legislasi, interpretasi, dan praktik hukum sesuai konteks hukum yang relevan.
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 13/2022, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
Istilah ini membantu menganalisis penyusunan dokumen hukum, pembentukan regulasi, evaluasi regulasi, klausul peralihan, delegasi kewenangan, norma terbuka, dan metode interpretasi hukum secara lebih tepat.
Cocokkan konsep dengan fakta, norma yang berlaku, dan putusan atau sumber primer yang relevan. Entri Kamus Hukum bukan pengganti nasihat hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Vague Norm? Sampaikan di sini.