PORTAL REGULASIPERMENDIKDASMEN
PERMENDIKDASMEN Nomor 8 Tahun 2026
Tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Sedang dibacaPasal 70Pasal 70 dari 76
☰Daftar Isi Regulasi76 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
8Nomor
2026Tahun Terbit
76Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 70 dari 76
92%
TEKS RESMI
Pasal 70
(1) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. pembinaan dan pengawasan.
(2) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
mengenai pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah
Daerah.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 70
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Dana BOSDisebut dalam Pasal 70Dana BOS adalah istilah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, sekolah, pembiayaan, ijazah, akreditasi, bantuan pendidikan,…
PelaporDisebut dalam Pasal 70orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 70Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 70Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 70Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045