(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 tidak dapat disampaikan melalui aplikasi
Pengundangan yang disebabkan:
a. gangguan pada jaringan internet; dan/atau
b. aplikasi Pengundangan tidak berfungsi sebagaimana
mestinya,
tahapan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan secara manual.
(2) Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan dengan pemberitahuan resmi
dari pejabat yang berwenang.
(3) Aplikasi Pengundangan yang tidak berfungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Direktur
Jenderal.
Pengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat. Uraian…
PeraturanDisebut dalam Pasal 17Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 17Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 17Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
DirekturDisebut dalam Pasal 17Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 17Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PejabatDisebut dalam Pasal 17Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
PermohonanDisebut dalam Pasal 17pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
