Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu untuk menjalankan fungsi negara, pemerintahan, atau fungsi publik.
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu untuk menjalankan fungsi negara, pemerintahan, atau fungsi publik.
Berikut pengertian Pejabat serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu untuk menjalankan fungsi negara, pemerintahan, atau fungsi publik.
Dalam KUHP Nasional, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan cakupan yang luas. Pejabat mencakup warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta diberi tugas negara atau tugas lain oleh negara dan memperoleh penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cakupan tersebut antara lain meliputi:
* aparatur sipil negara;
* anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
* anggota Tentara Nasional Indonesia;
* pejabat negara;
* pejabat publik;
* pejabat daerah;
* orang yang memperoleh gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
* orang yang memperoleh gaji atau upah dari korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara atau daerah; dan
* pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam hukum administrasi pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dalam lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
Dengan demikian, istilah pejabat tidak selalu identik dengan PNS atau ASN. Dalam peraturan tertentu, cakupannya dapat meliputi pejabat negara, aparat penegak hukum, pejabat daerah, dan pihak lain yang secara hukum menjalankan tugas negara.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat.
Pasal 154 memberikan definisi Pejabat untuk kepentingan penerapan KUHP Nasional. Ketentuan tersebut memasukkan ASN, anggota Polri, anggota TNI, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, serta sejumlah pihak lain yang menerima penghasilan dari keuangan negara, daerah, atau korporasi milik negara/daerah ke dalam cakupan pengertian pejabat.
Ketentuan ini menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
Undang-undang ini membedakan antara Wewenang dan Kewenangan Pemerintahan. Wewenang berkaitan dengan hak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
Pasal 57 menentukan bahwa Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.
Pasal 58 menyebut berbagai jabatan yang termasuk Pejabat Negara, antara lain Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan dan anggota lembaga perwakilan, hakim tertentu, menteri, duta besar, gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat negara lain yang ditentukan undang-undang.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
3 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh 1 — Kepala Dinas Mengeluarkan Keputusan
A merupakan kepala suatu dinas pemerintah daerah. Berdasarkan jabatannya, A diberi kewenangan untuk menerbitkan keputusan administratif tertentu.
Ketika menjalankan kewenangan tersebut, A berkedudukan sebagai Pejabat Pemerintahan dan wajib menggunakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Contoh 2 — ASN dalam Penerapan KUHP
B merupakan seorang ASN yang memenuhi ketentuan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 KUHP.
Apabila suatu ketentuan pidana memberikan unsur khusus yang berkaitan dengan status seseorang sebagai pejabat, status B dapat menjadi relevan dalam menentukan penerapan ketentuan tersebut.
Contoh 3 — Bupati sebagai Pejabat Negara
C menjabat sebagai bupati.
Selain menjalankan fungsi pemerintahan daerah, jabatan bupati juga secara tegas termasuk dalam daftar Pejabat Negara berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pejabat dapat dibaca semua pengunjung.
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menduduki atau menjalankan suatu jabatan dan memperoleh tugas, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu. Definisi khusus dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 154 KUHP.
Tidak. Pasal 154 KUHP menunjukkan bahwa cakupan pejabat lebih luas daripada ASN karena juga dapat meliputi anggota Polri, anggota TNI, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, serta pihak lain yang memenuhi ketentuan undang-undang.
Pejabat merupakan istilah yang cakupannya dapat berbeda menurut undang-undang. Pejabat negara merupakan kategori tertentu yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang, termasuk jabatan-jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Ya. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 secara tegas mencantumkan bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota sebagai pejabat negara.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pejabat? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini disusun untuk membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.