PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 120 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Sedang dibacaPasal 25Pasal 24 dari 31
☰Daftar Isi Regulasi31 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
120Nomor
2025Tahun Terbit
31Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 24 dari 31
77%
TEKS RESMI
Pasal 25
(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22
dilakukan oleh:
a. Menteri;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri; dan/ atau
d. Pemerintah Daerah,
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemenuhan dukungan infrastruktur digital dalam rangka
penyelenggaraan Sekolah Ralryat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Kementerian bersama
kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
PELAKSANAAN KOORDINASI
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 25
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
KewenanganDisebut dalam Pasal 25Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PekerjaDisebut dalam Pasal 25Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 25Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 25Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 25Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 25Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 25Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045