Rujukan Hukum
Rujukan utama adalah UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik. Untuk keterbukaan informasi digunakan UU 14/2008; untuk Ombudsman digunakan UU 37/2008. Sengketa TUN mengikuti hukum acara peradilan tata usaha negara.
K
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Kewenangan
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Administrasi Pemerintahan
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Kewenangan merupakan istilah penting dalam administrasi pemerintahan & layanan publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Kewenangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kewenangan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kewenangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Kewenangan. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks administrasi pemerintahan & layanan publik. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Kewenangan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 30/2014: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2025%20Tahun%202009%20tentang%20Pelayanan%20Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2037%20Tahun%202008%20tentang%20Ombudsman%20Republik%20Indonesia
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Kewenangan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Kewenangan?
A
Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Kewenangan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU KIP, dan UU Ombudsman sesuai istilah. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Kewenangan selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Kewenangan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Kewenangan dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kewenangan? Sampaikan di sini.