PERPRES Nomor 83 Tahun 2025

(1) Susunan organisasi Komite Digital Pemerintah terdiri atas:
a. Ketua : Penasihat Khusus Presiden Bidang
Digitalisasi dan Teknologi
Pemerintahan;
b. Wakil Ketua I : menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara;
c. Wakil Ketua II menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi;
d. Anggota. . .
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
d. Anggota 1. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
keuangan;
2. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
hukum;
3. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri;
4. menteri yang menyelenggaralan
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan
nasional/kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan
nasional;
5. kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negaral
daerah dan pembangunan
nasional;
6. kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang
pengembangan dan perumusan
kebijakan pengadaan barang/
jasa pemerintah; dan
7. kepala lembaga yang
tugas
pemerintahan di bidang
keamanan siber dan sandi.
(2) Komite Digital Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
dapat melibatkan kementerian/ lembaga lain yang dianggap
perlu.
(3) Kementerian/ lembaga lain yang dilibatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mendukung dan melaksanakan
percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan
agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah.
(4) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dapat dibantu tim kerja.
Pasal 5. . .
PRESlDEN
PUBL]K INDONESIA