PMK Nomor 111 Tahun 2025

(1) Pengawasan terdiri atas:
a. Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
b. Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar ; dan
c. Pengawasan wilayah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data
dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas jenis pajak:
a. Pajak Penghasilan;
b. Pajak Pertambahan Nilai;
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
d. Bea Meterai;
e. Pajak Bumi dan Bangunan ;
f. Pajak Penjualan;
g. Pajak Karbon; dan
h. pajak lainnya yang diadministrasikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(4) Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pengawasan
dalam pemenuhan kewajiban:
a. pelaporan tempat kegiatan usaha untuk
memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan
Usaha;
b. pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
c. pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atas perkebunan, perhutanan,
pertambangan, minyak dan gas bumi,
pertambangan panas bumi, pertambangan mineral
dan batu bara, dan sektor lainnya;
d. pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak
Bumi dan Bangunan;
e. pelaporan Surat Pemberitahuan ;
f. pembayaran dan/atau penyetoran pajak;
g. pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
h. pembukuan atau pencatatan ; dan
i. perpajakan lainnya ,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan.
(5) Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pengawasan
dalam pemenuhan kewajiban:
- 6 -
a. pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak atau melakukan aktivasi Nomor Induk
Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. pelaporan tempat kegiatan usaha untuk
memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan
Usaha ;
c. pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak ;
d. pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atas perkebunan, perhutanan,
pertambangan, minyak dan gas bumi,
pertambangan panas bumi, pertambangan mineral
dan batu bara, dan sektor lainnya ;
e. pembayaran dan/atau penyetoran pajak;
f. pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
g. pelaporan Surat Pemberitahuan ; dan
h. perpajakan lainnya ,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan .
(6) Pengawasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan Pengawasan atas kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta
identifikasi Wajib Pajak di setiap wilayah kerja.
(7) Tata cara Pengawasan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban atas jenis pajak Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf a terkait
dengan pajak minimum global dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pengenaan pajak minimum global
berdasarkan kesepakatan internasional.
(8) Tata cara Pengawasan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban pelaporan surat pemberitahuan objek pajak
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 4 ) huruf d dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan
sistem inti administrasi perpajakan.
Bagian Ke tiga
Bentuk Kegiatan Pengawasan