Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Buku merupakan istilah penting dalam hukum sistem perbukuan. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Buku serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau hiburan. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Buku.
Catatan penerapan — UU 3/2017 berstatus berlaku dan mengatur pelaku perbukuan, bentuk dan jenis buku, pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Buku dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, terdapat fakta yang berkaitan dengan karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau hiburan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Buku. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Buku tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Buku dapat dibaca semua pengunjung.
Buku pada pokoknya berarti karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau hiburan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Sistem Perbukuan terkait — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Buku dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Sistem Perbukuan.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Buku? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.