Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Acara Biasa PTUN merupakan istilah penting dalam peradilan tata usaha negara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Acara Biasa PTUN serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Acara Biasa PTUN adalah prosedur pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan tahapan normal sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk penerapan pada perkara, administrasi, transaksi, layanan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Acara Biasa PTUN.
Catatan penerapan — UU PTUN berstatus berlaku dan telah diubah dua kali. Sejumlah ketentuan juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan hukum administrasi pemerintahan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Acara Biasa PTUN dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terdapat fakta yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan tahapan normal sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Acara Biasa PTUN.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Acara Biasa PTUN dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Acara Biasa PTUN beserta jawaban ringkasnya.
Acara Biasa PTUN pada pokoknya berarti prosedur pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan tahapan normal sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan hukum acara terkait dalam UU PTUN — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Acara Biasa PTUN dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Acara Biasa PTUN? Sampaikan di sini.