KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Dokumen Kependudukan

Keluarga, Anak & Kependudukan›Administrasi Kependudukan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf D

Dokumen Kependudukan merupakan istilah penting dalam hukum administrasi kependudukan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Dokumen Kependudukan merupakan istilah penting dalam hukum administrasi kependudukan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Dokumen Kependudukan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU 24/2013. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Dokumen Kependudukan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Dokumen Kependudukan dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 24/2013 mengubah UU 23/2006. Pengertian dan prosedur harus dibaca dalam naskah yang telah mengalami perubahan beserta peraturan pelaksana yang berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dokumen Kependudukan.

Pasal 1 — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Dokumen Kependudukan dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 24/2013 mengubah UU 23/2006. Pengertian dan prosedur harus dibaca dalam naskah yang telah mengalami perubahan beserta peraturan pelaksana yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dokumen Kependudukan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU 24/2013, terdapat fakta yang menunjukkan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Dokumen Kependudukan.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.