Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Hakim Tinggi Peradilan Umum merupakan istilah penting dalam hukum peradilan umum. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Hakim Tinggi Peradilan Umum merupakan istilah penting dalam hukum peradilan umum. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Hakim Tinggi Peradilan Umum serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Hakim Tinggi Peradilan Umum adalah istilah dalam hukum peradilan umum yang menjelaskan aspek mengenai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hakim, panitera, juru sita, daerah hukum, pengangkatan, pengawasan, pengadilan khusus, sidang, banding, dan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hakim tinggi peradilan umum.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hakim Tinggi Peradilan Umum.
Ketentuan kelembagaan dan penyelenggaraan Peradilan Umum terkait — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Catatan penerapan — UU 2/1986 tetap berlaku dengan perubahan melalui UU 8/2004 dan UU 49/2009; ketentuan seleksi hakim perlu memperhatikan Putusan MK 43/PUU-XIII/2015.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hakim Tinggi Peradilan Umum dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, terdapat fakta yang berkaitan dengan hakim tinggi peradilan umum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Hakim Tinggi Peradilan Umum.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Hakim Tinggi Peradilan Umum dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794/uu-no-49-tahun-2009
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Hakim Tinggi Peradilan Umum beserta jawaban ringkasnya.
Hakim Tinggi Peradilan Umum pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum peradilan umum yang berkaitan dengan hakim tinggi peradilan umum.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan kelembagaan dan penyelenggaraan Peradilan Umum terkait — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Hakim Tinggi Peradilan Umum dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hakim, panitera, juru sita, daerah hukum, pengangkatan, pengawasan, pengadilan khusus, sidang, banding, dan pelaksanaan putusan yang relevan dalam Hukum Peradilan Umum.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Hakim Tinggi Peradilan Umum? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.