Rujukan Hukum
Rujukan dipilih sesuai istilah. Notariat mengikuti UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014; advokat mengikuti UU 18/2003; bantuan hukum mengikuti UU 16/2011; dan meterai mengikuti UU 10/2020.
M
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Majelis Hakim
Perdata›Notaris & Akta
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Majelis Hakim merupakan istilah penting dalam profesi, dokumen & notariat. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Majelis Hakim merupakan istilah penting dalam profesi, dokumen & notariat. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Majelis Hakim serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Majelis Hakim adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Majelis Hakim.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Majelis Hakim dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Majelis Hakim. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks profesi, dokumen & notariat. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Majelis Hakim dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 2/2014 Jabatan Notaris: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2018%20Tahun%202003%20tentang%20Advokat
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2016%20Tahun%202011%20tentang%20Bantuan%20Hukum
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2010%20Tahun%202020%20tentang%20Bea%20Meterai
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Majelis Hakim beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Majelis Hakim?
A
Majelis Hakim adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Majelis Hakim?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Bea Meterai sesuai istilah. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Majelis Hakim selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Majelis Hakim?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Majelis Hakim dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf MIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriPerdata →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Majelis Hakim? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.