Rujukan Hukum
Rujukan utama adalah UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan organisasi peradilan, termasuk UU 49/2009 untuk Peradilan Umum. Tugas konkret panitera dan jurusita mengikuti peraturan peradilan dan hukum acara yang berlaku.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Panitera
Acara & Peradilan›Aparatur Peradilan
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Panitera merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Panitera serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
pejabat kepaniteraan pengadilan yang menjalankan fungsi administrasi perkara dan tugas yustisial tertentu sesuai peraturan peradilan dan hukum acara.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Panitera.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Panitera dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Panitera. Untuk menilai apakah istilah Panitera tepat digunakan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks Aparatur Peradilan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Panitera dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 48/2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793
Sumber resmi — UU 49/2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Panitera beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Panitera?
A
pejabat kepaniteraan pengadilan yang menjalankan fungsi administrasi perkara dan tugas yustisial tertentu sesuai peraturan peradilan dan hukum acara.
QApa dasar hukum Panitera?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks, fakta, dan perkembangan hukum yang berlaku.
QApakah Panitera selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat bergantung pada bidang hukum, jenis perkara, hubungan para pihak, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Panitera?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Panitera dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, hukum yang berlaku, dan bila diperlukan pendampingan profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriAcara & Peradilan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Panitera? Sampaikan di sini.