KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Keterbukaan Informasi Publik

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf P

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan istilah penting dalam hukum informasi publik. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan istilah penting dalam hukum informasi publik. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi pada badan publik.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan pelayanan informasi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ketentuan pelayanan informasi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

Naskah dan status peraturan perlu dibaca pada sumber resmi, termasuk putusan pengadilan atau perubahan yang memengaruhi penerapannya.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat fakta yang menunjukkan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi pada badan publik. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.