Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pengusahaan Panas Bumi merupakan istilah penting dalam hukum panas bumi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Pengusahaan Panas Bumi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengusahaan Panas Bumi adalah istilah dalam hukum panas bumi yang menjelaskan sumber daya panas bumi, survei, eksplorasi, eksploitasi, wilayah kerja, izin, pemanfaatan langsung atau tidak langsung, harga energi, bonus produksi, data, lahan, atau pengawasan yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengusahaan Panas Bumi.
Catatan penerapan — UU 21/2014 berstatus berlaku dan diubah melalui rezim Cipta Kerja yang terakhir ditetapkan dengan UU 6/2023. Peraturan pelaksana mengatur lebih rinci perizinan, penugasan, lelang, harga, data, pembinaan, dan pengawasan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengusahaan Panas Bumi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengusahaan Panas Bumi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pengusahaan Panas Bumi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38684/uu-no-3-tahun-2014
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pengusahaan Panas Bumi beserta jawaban ringkasnya.
Pengusahaan Panas Bumi pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum panas bumi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Panas Bumi terkait — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pengusahaan Panas Bumi dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami sumber daya panas bumi, survei, eksplorasi, eksploitasi, wilayah kerja, izin, pemanfaatan langsung atau tidak langsung, harga energi, bonus produksi, data, lahan, atau pengawasan yang relevan dalam Hukum Panas Bumi.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengusahaan Panas Bumi? Sampaikan di sini.