Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Penyelenggaraan Statistik merupakan istilah penting dalam hukum statistik. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Penyelenggaraan Statistik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penyelenggaraan Statistik adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan statistik berdasarkan kewenangan, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam hukum statistik.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, kegiatan profesi, administrasi, kebijakan, atau transaksi tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penyelenggaraan Statistik.
Catatan penerapan — UU 16/1997 berstatus berlaku dan membedakan statistik dasar, statistik sektoral, serta statistik khusus, sekaligus mengatur sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan kerahasiaan data.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penyelenggaraan Statistik dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, terdapat fakta yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan statistik berdasarkan kewenangan, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam hukum statistik. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penyelenggaraan Statistik.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Penyelenggaraan Statistik dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45944/uu-no-16-tahun-1997
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Penyelenggaraan Statistik beserta jawaban ringkasnya.
Penyelenggaraan Statistik pada pokoknya berarti rangkaian kegiatan untuk melaksanakan statistik berdasarkan kewenangan, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam hukum statistik.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Statistik terkait — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Penyelenggaraan Statistik dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Statistik.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penyelenggaraan Statistik? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.