Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.
Berikut pengertian Peraturan Daerah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Perda mencakup Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Perda dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
Pada tingkat provinsi, Perda dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama gubernur. Pada tingkat kabupaten/kota, Perda dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati atau wali kota.
Perda dapat mengatur berbagai bidang yang menjadi kewenangan daerah, misalnya penyelenggaraan pelayanan publik, pajak dan retribusi daerah, penataan ruang, lingkungan hidup, ketertiban umum, pembangunan daerah, serta berbagai urusan pemerintahan lainnya sesuai pembagian kewenangan.
Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedudukannya tetap harus mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan yang baik.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pembentukan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 7 ayat (1) menempatkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hierarki tersebut, Perda berada di bawah Peraturan Presiden. Kekuatan hukumnya mengikuti tingkat hierarki peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 mengatur materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Materinya dapat berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah beberapa kali diubah dan terakhir mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, khususnya terhadap Pasal 15.
Pasal 236 merupakan salah satu dasar utama pembentukan Perda. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa daerah membentuk Perda untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur lebih teknis mengenai pembentukan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah. Peraturan tersebut kemudian diubah melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 dan keduanya masih tercatat berlaku dalam database JDIH BPK.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Peraturan Daerah dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh 1 — Perda tentang Pengelolaan Sampah
Sebuah pemerintah kabupaten menghadapi persoalan peningkatan volume sampah dan belum memiliki aturan daerah yang memadai mengenai pengurangan, pengangkutan, pengolahan, dan pengawasan sampah.
DPRD bersama bupati kemudian membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah sepanjang materi yang diatur merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Contoh 2 — Perda tentang Pajak Daerah
Pemerintah daerah perlu melaksanakan pemungutan jenis pajak daerah yang telah diberikan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pajak tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah sesuai dasar kewenangan dan batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional.
Contoh 3 — Perda Bertentangan dengan Peraturan Lebih Tinggi
Sebuah Perda mengatur suatu kewajiban yang ternyata bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.
Walaupun Perda tersebut dibentuk DPRD bersama kepala daerah, kedudukannya tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi karena Perda tetap tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan.
Contoh 4 — Perda tentang Rencana Tata Ruang
Pemerintah provinsi membutuhkan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang di wilayahnya untuk mendukung pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Rancangan Perda mengenai tata ruang kemudian disusun dan dibahas sesuai prosedur pembentukan peraturan daerah serta harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Peraturan Daerah dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Peraturan Daerah beserta jawaban ringkasnya.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.
Perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Untuk provinsi, kepala daerahnya adalah gubernur, sedangkan untuk kabupaten/kota adalah bupati atau wali kota.
Ya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memasukkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Tidak. Perda harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.
Perda dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, sedangkan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membedakan Perda dan Perkada sebagai jenis peraturan yang berbeda.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Peraturan Daerah? Sampaikan di sini.