Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Perpustakaan merupakan istilah penting dalam hukum perpustakaan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Perpustakaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, administrasi, kegiatan usaha, status hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Perpustakaan.
Catatan penerapan — UU 43/2007 berstatus berlaku dan mengatur hak, kewajiban, standar nasional perpustakaan, koleksi, layanan, jenis perpustakaan, tenaga perpustakaan, pendanaan, kerja sama, serta pembudayaan kegemaran membaca.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Perpustakaan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat fakta yang berkaitan dengan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Perpustakaan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Perpustakaan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Perpustakaan beserta jawaban ringkasnya.
Perpustakaan pada pokoknya berarti institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perpustakaan terkait — Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Perpustakaan dalam konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Perpustakaan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Perpustakaan? Sampaikan di sini.