Rujukan Hukum
Hukum acara perdata Indonesia masih menggunakan ketentuan HIR/RBg bersama undang-undang kekuasaan kehakiman dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung. Penerapan istilah harus disesuaikan dengan jenis perkara, forum, dan tahapan proses.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pihak Ketiga
Acara & Peradilan›Hukum Acara Perdata
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pihak Ketiga merupakan istilah penting dalam perdata & proses pengadilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pihak Ketiga serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pihak Ketiga adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pihak Ketiga.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pihak Ketiga dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Pihak Ketiga. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks perdata & proses pengadilan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pihak Ketiga dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 48/2009: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2048%20Tahun%202009%20tentang%20Kekuasaan%20Kehakiman
JDIH Mahkamah Agung: https://jdih.mahkamahagung.go.id/
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pihak Ketiga beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga?
A
Pihak Ketiga adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Pihak Ketiga?
A
Rujukan utama entri ini adalah HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Pihak Ketiga selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Pihak Ketiga?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Pihak Ketiga dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriAcara & Peradilan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pihak Ketiga? Sampaikan di sini.